Dalam kerangka negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi, Hukum Pemerintahan Daerah hadir sebagai panduan komprehensif untuk memahami bagaimana kewenangan antara pusat dan daerah diatur, dilaksanakan, dan diawasi di Indonesia. Buku ini menyajikan pembahasan sistematis dan mendalam mengenai konsep dasar hukum pemerintahan daerah, prinsip-prinsip otonomi, pembagian kewenangan, pengelolaan keuangan daerah, struktur organisasi pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.

Penulis memaparkan isu-isu aktual yang dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk ketimpangan fiskal, tumpang tindih kewenangan, pengawasan pusat, hingga tantangan dalam membangun pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Dilengkapi dengan analisis terhadap regulasi terbaru dan yurisprudensi yang relevan, buku ini juga menyoroti pentingnya reformasi administrasi dan arah perkembangan hukum pemerintahan daerah di tengah arus globalisasi dan digitalisasi pelayanan publik.

Hukum Pemerintahan Daerah tidak hanya berguna bagi mahasiswa dan akademisi hukum tata negara, tetapi juga menjadi referensi penting bagi praktisi pemerintahan, pejabat publik, anggota DPRD, hingga masyarakat yang ingin memahami dinamika desentralisasi secara hukum dan praktis. Ditulis dengan bahasa yang lugas dan sistematika yang terstruktur, buku ini menjembatani teori dan praktik penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia secara utuh.