Penulis :
Dr. Drs. H.M. Yasin, SH., MH.
Harga : Rp. 105.000
Penerbit : Chakti Pustaka Indonesia
Tanggal Terbit : 2025
Berat : 0.35 kg
ISBN :XXXX-XXXX-XXXX
Panjang : 23.0 cm
Lebar : 15.5 cm
Bahasa Indonesia
ISBN : 000-000-00000
Tata Letak :
Mutmainnah
Desain Sampul dan Tata Letak
Tim Chakti Pustaka Indonesia
Penerbit :
Chakti Pustaka Indonesia
Redaksi :
PT. Chakti Pustaka Indonesia
Jl Ir Sutami Ruko Villa Mutiara Indah
E-Mail : info@chaktipustaka.com
Website : www.chaktipustaka.com
Sinopsis Buku
Buku Paradigma Hukum Administrasi Negara (Edisi Kedua) merupakan sebuah refleksi kritis terhadap perkembangan dan transformasi hukum administrasi negara di Indonesia. Disusun dengan pendekatan historis dan analitis, buku ini mengkaji perubahan paradigma dalam penyelenggaraan administrasi negara dari masa Orde Baru hingga era reformasi, serta tantangan kontemporer yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.
Dalam edisi keduanya, penulis menyoroti pergeseran orientasi hukum administrasi dari pendekatan birokratis dan sentralistik menuju paradigma yang lebih partisipatif dan berbasis pelayanan publik. Buku ini menekankan pentingnya penataan ulang institusi pemerintahan melalui reformasi aparatur negara, penguatan sistem pengawasan, dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Melalui analisis terhadap kebijakan, regulasi, dan praktik administrasi publik, buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa hukum administrasi negara bukan sekadar perangkat normatif, melainkan juga instrumen strategis dalam membentuk relasi antara negara dan masyarakat. Penulis juga menggarisbawahi perlunya pendekatan manajemen modern dalam birokrasi, di mana masyarakat diposisikan sebagai subjek aktif dalam proses pelayanan publik.
Secara keseluruhan, buku ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami dinamika hukum administrasi negara dalam konteks perubahan sosial-politik dan tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia.